"Apakah perusahaan non-publik wajib menyusun sustainability report?",

"POJK 51 hanya mewajibkan perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan. Perusahaan non-publik tidak diwajibkan, namun semakin banyak menyusun secara sukarela untuk akses pendanaan berkelanjutan dan memenuhi permintaan rantai pasok."

"Apa yang terjadi jika perusahaan tidak mematuhi POJK 51?",

"OJK dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Bagi emiten, ketidakpatuhan juga berdampak pada penilaian governance dan kepercayaan investor."

"Apakah GRI masih relevan setelah adanya IFRS S1 dan S2?",

"Ya. GRI Standards tetap menjadi acuan POJK 51 dan digunakan luas secara global. IFRS S1/S2 akan diadopsi bertahap di Indonesia, dan perusahaan yang sudah menerapkan GRI memiliki fondasi kuat untuk transisi karena banyak indikator saling melengkapi."

SNE Archives - LEVNER

Search

Panduan Sustainability Report bagi Perusahaan Sesuai POJK 51

POJK 51/POJK.03/2017 menetapkan kewajiban bagi perusahaan publik dan lembaga jasa keuangan di Indonesia untuk menyusun dan menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun. Regulasi ini bukan sekadar…

Perbedaan CSR dan ESG: Fokus, Contoh, dan Strategi

Banyak perusahaan telah menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), mulai dari pemberdayaan masyarakat, bantuan pendidikan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan. Namun, ketika mulai menerapkan Environmental, Social,…

Greenwashing: Ciri, Contoh, dan Cara Menghindarinya

Semakin banyak perusahaan mengomunikasikan komitmen terhadap lingkungan melalui label ramah lingkungan, program pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, hingga publikasi sustainability report. Namun, meningkatnya komunikasi keberlanjutan…

ESG Report bagi BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi yang berbeda dibandingkan perusahaan pada umumnya. Selain menjalankan aktivitas komersial, BUMN juga mengelola sumber daya, aset, dan kegiatan…

Izin Lingkungan vs Persetujuan Lingkungan: Apa Bedanya?

Banyak pelaku usaha yang masih kebingungan dengan dua istilah yang terdengar mirip: izin lingkungan dan persetujuan lingkungan. Kebingungan ini wajar karena kedua istilah tersebut merujuk…

Pemantauan Lingkungan Tambang: Kewajiban dan Penerapannya

Kegiatan pertambangan memiliki dampak lingkungan yang signifikan dan berlangsung dalam jangka panjang mulai dari pembukaan lahan, penambangan, hingga pascatambang. Air dan tanah dapat tercemar, vegetasi…

Carbon Market Indonesia: Dari Kepatuhan Menuju Peluang Ekonomi

Carbon market di Indonesia mulai memasuki fase yang lebih strategis. Pembahasannya tidak lagi hanya soal apakah infrastruktur perdagangan karbon sudah tersedia atau apakah perusahaan memahami…

Sustainability Report: Definisi, Standar, dan Manfaatnya

Beberapa tahun terakhir, istilah sustainability report semakin sering muncul dalam diskusi korporasi, dari ruang rapat direksi hingga pemberitaan media bisnis. Ini bukan sekadar tren. Di…

Emisi Scope 3: Dari Pelaporan ESG ke Kualitas Data Bisnis

Emisi Scope 3 selama ini dikenal sebagai bagian paling kompleks dalam pengukuran emisi perusahaan. Alasannya sederhana: sebagian besar datanya berada di luar kendali langsung perusahaan.…

Konsultan Lingkungan untuk Perizinan dan Kepatuhan Usaha

Proses perizinan lingkungan sering kali menjadi titik hambat yang tidak terduga dalam operasional bisnis. Perusahaan yang sudah menyiapkan strategi, modal, dan tim bisa tiba-tiba terhenti…

ESG Framework and Standards: Tentukan yang Tepat untuk Perusahaan

ESG bukan lagi sekadar persoalan menyusun sustainability report. Perusahaan semakin dituntut untuk dapat menunjukkan bagaimana isu environmental, social, dan governance diidentifikasi, dikelola, diukur, serta diungkapkan…

Mengenal SPPL: Fungsi, Dokumen yang Dibutuhkan, dan Cara Memenuhinya

Bagi pelaku usaha, urusan dokumen lingkungan sering terasa seperti sekadar memenuhi persyaratan administrasi. Padahal, dokumen tersebut menentukan bagaimana kegiatan usaha mengelola dan memantau dampaknya terhadap…

SNE