Perusahaan yang mulai mempersiapkan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK) sering menghadapi sejumlah pertanyaan. Apakah seluruh perusahaan wajib melapor? Data apa saja yang perlu dihitung? Apakah laporan harus disampaikan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup atau melalui sistem tertentu?
Pertanyaan tersebut semakin relevan setelah pemerintah memperbarui regulasi pengendalian emisi dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
Pelaporan emisi GRK bukan sekadar menyampaikan angka emisi tahunan. Perusahaan perlu memastikan kewajiban yang berlaku, menggunakan metodologi perhitungan yang sesuai, menyiapkan data yang dapat ditelusuri, dan menyampaikan laporan melalui mekanisme yang tepat.
Artikel ini membahas regulasi, perusahaan yang perlu melakukan pelaporan, dokumen yang harus disiapkan, serta tahapan pelaksanaannya.
Baca juga: Panduan Sustainability Report bagi Perusahaan Sesuai POJK 51
Apa Itu Pelaporan Emisi GRK?
Pelaporan emisi GRK adalah proses penyampaian informasi mengenai jumlah, sumber, dan perkembangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam periode tertentu.
Pelaporan tersebut didasarkan pada inventarisasi emisi GRK, yaitu proses identifikasi, pengumpulan data, penghitungan, dan evaluasi emisi secara berkala.
Gas yang diperhitungkan dapat mencakup karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), serta gas rumah kaca lainnya sesuai sumber emisi dan metodologi yang berlaku.
Hasil penghitungan umumnya dinyatakan dalam ton karbon dioksida ekuivalen (tCO₂e) agar dampak berbagai jenis gas dapat dibandingkan.
Data ini digunakan untuk memantau perkembangan emisi, mengevaluasi upaya pengurangan, serta mendukung kebijakan pengendalian perubahan iklim.
Regulasi Apa yang Mengatur Pelaporan Emisi GRK?
Pelaporan emisi GRK di Indonesia berkaitan dengan beberapa regulasi yang memiliki ruang lingkup berbeda.
| Regulasi | Hal yang Diatur |
|---|---|
| Perpres No. 110 Tahun 2025 | Kerangka pengendalian emisi GRK nasional, inventarisasi, pelaporan, dan instrumen nilai ekonomi karbon |
| Permen LH/BPLH No. 7 Tahun 2026 | Ketentuan teknis inventarisasi GRK, format laporan, pelaporan, dan penyelenggaraan NDC |
| Permen LHK No. 21 Tahun 2022 | Tata laksana nilai ekonomi karbon, sepanjang ketentuannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan terbaru |
| Permen ESDM No. 16 Tahun 2022 | Mekanisme nilai ekonomi karbon dan pelaporan emisi pada subsektor pembangkit tenaga listrik |
Perpres 110 Tahun 2025 telah mencabut Perpres 98 Tahun 2021. Karena itu, perusahaan perlu menggunakan kerangka regulasi terbaru ketika mengevaluasi kewajiban pelaporannya.
Selanjutnya, Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2026 memperbarui ketentuan teknis, termasuk menggantikan sejumlah peraturan lama mengenai inventarisasi dan pelaporan GRK.
Perusahaan juga perlu memeriksa aturan sektoral karena mekanisme, persyaratan, atau batas waktu pelaporan dapat berbeda.
Siapa yang Wajib Melakukan Pelaporan Emisi GRK?
Berdasarkan Perpres 110 Tahun 2025, inventarisasi emisi GRK perusahaan mencakup kegiatan yang mempunyai potensi sebagai sumber emisi dan termasuk dalam sektor atau subsektor Nationally Determined Contribution (NDC).
Sektor yang tercakup dalam kebijakan pengendalian emisi nasional antara lain:
- Energi, termasuk kegiatan ketenagalistrikan dan penggunaan energi.
- Proses industri dan penggunaan produk, seperti kegiatan manufaktur dengan emisi proses.
- Pengelolaan limbah, termasuk aktivitas yang menghasilkan emisi dari pengolahan limbah.
- Pertanian, sesuai sumber emisi yang relevan.
- Kehutanan dan penggunaan lahan, termasuk aktivitas terkait emisi maupun serapan karbon.
Namun, tidak berarti setiap perusahaan otomatis mengikuti prosedur pelaporan yang sama.
Kewajiban aktual perlu ditentukan berdasarkan jenis kegiatan, cakupan sektor, ketentuan teknis, dan kewenangan instansi yang mengawasi.
Sebagai contoh, pembangkit listrik yang mengikuti mekanisme perdagangan karbon memiliki ketentuan pelaporan khusus melalui sistem ketenagalistrikan.
Perusahaan sebaiknya memastikan kategori kewajibannya terlebih dahulu sebelum menyusun laporan atau mendaftarkan kegiatan pada platform tertentu.
Kapan Batas Waktu Pelaporan Emisi GRK?
Pasal 14 Perpres 110 Tahun 2025 dan Pasal 18 Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2026 mengatur bahwa hasil inventarisasi emisi GRK dilaporkan setiap tahun.
Untuk pelaku usaha yang termasuk dalam ketentuan tersebut, penyampaian dilakukan kepada bupati/wali kota, gubernur, atau menteri terkait sesuai kewenangan paling lambat bulan Maret.
Akan tetapi, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan khusus sektornya.
Sebagai contoh, Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2022 mengatur pelaporan emisi pembangkit tenaga listrik yang mengikuti perdagangan karbon melalui APPLE-Gatrik paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
Dengan demikian, perusahaan tidak boleh langsung menggunakan satu batas waktu untuk seluruh kegiatan usaha.
Baca juga: ISO 9001:2026: Ketahui Pembaruan dan Kesiapan Perusahaan
Data Apa Saja yang Perlu Disiapkan?
Sebelum menyampaikan laporan, perusahaan perlu membangun inventarisasi emisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam praktik penghitungan emisi organisasi, GHG Protocol membagi emisi menjadi tiga lingkup:
- Scope 1: emisi langsung dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan, seperti pembakaran bahan bakar pada boiler, generator, atau kendaraan operasional.
- Scope 2: emisi tidak langsung dari energi yang dibeli atau diperoleh, seperti konsumsi listrik.
- Scope 3: emisi tidak langsung lainnya dalam rantai nilai, seperti aktivitas pemasok, distribusi, dan penggunaan produk.
Klasifikasi ini membantu perusahaan mengorganisasi inventarisasi. Namun, cakupan Scope 1, 2, dan 3 dalam laporan tidak otomatis sama untuk setiap kewajiban regulasi. Perusahaan perlu mengikuti metode dan batas pelaporan yang ditetapkan oleh ketentuan relevan.
Dokumen pendukung yang umumnya diperlukan mencakup catatan konsumsi bahan bakar, tagihan listrik, data produksi, informasi proses, penggunaan refrigeran, serta dokumentasi sumber dan metode perhitungan.
Penting juga membedakan inventarisasi GRK dari pengujian emisi cerobong untuk parameter pencemar udara. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak otomatis merupakan laporan yang sama.
Bagaimana Proses Pelaporan Emisi GRK?
Secara umum, perusahaan dapat melakukan pelaporan melalui enam tahapan berikut.
1. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaporan
Evaluasi sektor usaha, aktivitas operasional, ketentuan regulasi, serta instansi yang berwenang menerima laporan.
Tahapan ini menentukan cakupan inventarisasi, jadwal, format, dan mekanisme penyampaian yang harus diikuti.
2. Menetapkan Batas Inventarisasi
Tentukan fasilitas, unit usaha, aktivitas, dan periode yang akan dimasukkan dalam inventarisasi.
Perusahaan dengan beberapa lokasi perlu menggunakan pendekatan yang konsisten agar data antarunit dapat dikonsolidasikan secara tepat.
3. Mengumpulkan Data Aktivitas
Identifikasi sumber emisi dan kumpulkan data pendukung, seperti konsumsi bahan bakar, listrik, bahan baku, serta aktivitas operasional lainnya.
Setiap data sebaiknya memiliki sumber, periode pencatatan, satuan, dan penanggung jawab yang jelas.
4. Menghitung Emisi GRK
Penghitungan dapat menggunakan pendekatan data aktivitas dan faktor emisi sesuai pedoman yang berlaku.
Secara sederhana, emisi dihitung dengan mengalikan data aktivitas dan faktor emisi yang sesuai.
Untuk gas selain CO₂, hasilnya dapat dikonversi menjadi CO₂ ekuivalen menggunakan nilai Global Warming Potential (GWP) yang relevan, apabila faktor emisi belum dinyatakan dalam CO₂e.
Perpres 110 Tahun 2025 mengacu pada pedoman IPCC untuk penghitungan inventarisasi nasional. Dalam praktik organisasi, GHG Protocol dan ISO 14064-1 juga dapat menjadi referensi metodologi sesuai kebutuhan.
5. Menyusun dan Memeriksa Laporan
Laporan inventarisasi perlu memuat metodologi, sumber data, hasil penghitungan, serta informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan emisi.
Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2026 juga menyediakan format laporan dalam lampirannya.
Sebelum disampaikan, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan kualitas data, konsistensi metode, dan kelengkapan bukti pendukung.
Verifikasi oleh pihak ketiga tidak otomatis diwajibkan untuk seluruh jenis pelaporan. Kewajiban verifikasi perlu ditentukan berdasarkan skema pelaporan, aturan sektoral, atau mekanisme nilai ekonomi karbon yang diikuti.
6. Menyampaikan Laporan melalui Mekanisme yang Berlaku
Setelah laporan siap, perusahaan menyampaikannya kepada instansi berwenang melalui sistem informasi atau mekanisme yang ditetapkan.
Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2026 mengatur penggunaan sistem informasi yang dikelola kementerian/badan untuk penyampaian inventarisasi GRK, dengan mekanisme manual apabila terjadi gangguan teknis.
Perusahaan perlu memastikan kanal pelaporan yang sesuai dengan kategori kegiatannya.
Apakah Pelaporan Emisi GRK Harus melalui SRN PPI?
Tidak seluruh jenis pelaporan emisi GRK dilakukan melalui proses yang sama di SRN PPI.
Dalam kebijakan pengendalian iklim Indonesia, terdapat beberapa sistem dengan fungsi berbeda.
| Sistem | Fungsi |
|---|---|
| SIGN-SMART / Sistem Informasi IGRK | Mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan data inventarisasi GRK nasional |
| SRN PPI | Pencatatan aksi mitigasi, adaptasi, dan sumber daya pengendalian perubahan iklim |
| SRUK | Registrasi serta pencatatan unit karbon dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon |
| APPLE-Gatrik | Pelaporan emisi dan kebutuhan terkait mekanisme karbon subsektor pembangkit listrik |
Keberadaan beberapa sistem ini tidak berarti perusahaan harus mendaftar dan melaporkan data yang sama ke semuanya.
Jalur pelaporan harus mengikuti jenis kewajiban yang sedang dipenuhi. Inventarisasi emisi perusahaan, pencatatan aksi pengurangan emisi, dan registrasi unit karbon merupakan kebutuhan yang berbeda, meskipun sistem pemerintah dapat saling terintegrasi.
Apa Risiko Jika Perusahaan Tidak Melakukan Pelaporan?
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan dapat menghadapi persoalan kepatuhan, termasuk tindak lanjut pengawasan dan konsekuensi berdasarkan regulasi yang relevan.
Namun, jenis sanksi tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh perusahaan tanpa mengetahui kewajiban sektoral dan bentuk pelanggarannya.
Di luar aspek regulasi, ketiadaan data emisi yang andal juga dapat menyulitkan perusahaan ketika menghadapi permintaan informasi dari pelanggan, investor, atau mitra bisnis.
Tanpa baseline dan pencatatan yang konsisten, organisasi juga akan kesulitan mengevaluasi keberhasilan program efisiensi energi atau pengurangan emisi.
Persiapan Pelaporan Emisi GRK bersama Levner
Bagi perusahaan yang belum pernah melakukan inventarisasi, langkah awal yang penting adalah memahami kewajiban pelaporan dan mengevaluasi ketersediaan data internal.
Levner Consulting dapat mendukung perusahaan melalui identifikasi sumber emisi, penyusunan inventarisasi GRK, pengembangan metodologi penghitungan, penguatan dokumentasi, serta persiapan laporan berdasarkan kebutuhan yang relevan.
Pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dengan pengembangan sistem pengelolaan data ESG, pelaporan keberlanjutan, atau perencanaan pengurangan emisi perusahaan.
Dengan demikian, pelaporan tidak hanya menjadi aktivitas administratif tahunan, tetapi juga membangun dasar informasi bagi peningkatan kinerja lingkungan.
Memulai Pelaporan Emisi GRK dengan Langkah yang Tepat
Pelaporan emisi GRK membutuhkan kombinasi antara pemahaman regulasi, inventarisasi yang akurat, serta mekanisme penyampaian yang sesuai.
Bagi perusahaan yang baru memulai, prioritasnya bukan langsung mengunggah data ke suatu platform, tetapi memastikan kewajiban pelaporan, menetapkan batas inventarisasi, dan membangun data emisi yang dapat ditelusuri.
Persiapan tersebut membantu organisasi memenuhi kewajiban yang relevan sekaligus menyediakan dasar pengambilan keputusan untuk pengelolaan emisi yang lebih terukur.
FAQ
Apakah semua perusahaan wajib melaporkan emisi GRK?
Kewajiban perlu ditentukan berdasarkan kegiatan, sektor NDC, ketentuan teknis, dan regulasi sektoral yang berlaku bagi perusahaan.
Apa regulasi utama pelaporan emisi GRK di Indonesia?
Regulasi utamanya mencakup Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2026, serta aturan sektoral yang relevan.
Kapan batas waktu pelaporan emisi GRK?
Secara umum, ketentuan inventarisasi mengatur pelaporan pelaku usaha paling lambat bulan Maret. Beberapa sektor memiliki tenggat khusus, seperti pembangkit listrik tertentu pada 31 Januari.
Apakah laporan emisi GRK wajib diverifikasi pihak ketiga?
Tidak seluruh laporan otomatis memerlukan verifikasi independen. Persyaratannya bergantung pada jenis pelaporan dan skema yang berlaku.
Bagaimana cara memulai pelaporan emisi GRK?
Mulailah dengan memeriksa kewajiban perusahaan, mengidentifikasi sumber emisi, mengumpulkan data aktivitas, menghitung emisi, dan menyusun laporan melalui mekanisme yang ditentukan.
