Perusahaan yang telah menerbitkan sustainability report mungkin merasa sudah memenuhi kebutuhan pengungkapan keberlanjutan. Berbagai informasi mengenai emisi, penggunaan energi, keselamatan kerja, program sosial, hingga tata kelola telah disajikan setiap tahun.
Namun, perkembangan standar pelaporan membawa pertanyaan baru: apakah informasi tersebut sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi kondisi keuangan, risiko, dan prospek perusahaan?
Kehadiran PSPK 1 dan 2 menjadi perkembangan penting dalam sistem pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Kedua standar ini mendorong perusahaan untuk menghubungkan informasi keberlanjutan dengan tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta kinerja keuangan.
Bagi organisasi yang telah menyusun laporan keberlanjutan, memahami PSPK bukan berarti harus langsung mengganti seluruh sistem pelaporan. Langkah awalnya adalah menilai apakah data, proses, dan informasi yang tersedia sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan yang lebih terstruktur.
Apa Itu PSPK 1 dan 2
PSPK 1 dan PSPK 2 adalah dua Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan yang disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025.
Keduanya merupakan bagian dari Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) Indonesia yang mengacu pada standar internasional yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB).
Secara khusus:
- PSPK 1, tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan, merujuk pada IFRS S1.
- PSPK 2, tentang Pengungkapan terkait Iklim, merujuk pada IFRS S2.
Kedua standar tersebut memiliki tanggal efektif 1 Januari 2027 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan relevansi, keterbandingan, dan kualitas informasi keuangan terkait keberlanjutan bagi pengguna laporan, terutama investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya.
Baca juga: Sustainability Report: Definisi, Standar, dan Manfaatnya
Perbedaan PSPK 1 dan PSPK 2
Meskipun saling berkaitan, PSPK 1 dan PSPK 2 memiliki ruang lingkup yang berbeda.
| Aspek | PSPK 1 | PSPK 2 |
|---|---|---|
| Fokus utama | Persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan | Pengungkapan informasi keuangan terkait risiko dan peluang iklim |
| Acuan internasional | IFRS S1 | IFRS S2 |
| Ruang lingkup | Risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek entitas | Risiko dan peluang khusus yang berkaitan dengan iklim |
| Informasi utama | Tata kelola, strategi, manajemen risiko, metrik dan target | Tata kelola iklim, strategi dan ketahanan iklim, risiko iklim, metrik dan target |
| Contoh penerapan | Dampak isu keberlanjutan terhadap model bisnis, pendanaan, dan keputusan organisasi | Risiko cuaca ekstrem, risiko transisi energi, serta pengungkapan emisi gas rumah kaca |
Secara sederhana, PSPK 1 memberikan kerangka umum pengungkapan, sedangkan PSPK 2 memberikan persyaratan khusus untuk isu iklim.
Keduanya digunakan secara terhubung agar informasi keberlanjutan tidak hanya menjelaskan aktivitas perusahaan, tetapi juga bagaimana risiko dan peluang terkait memengaruhi prospek bisnis.
Mengapa Perusahaan Perlu Memahami PSPK 1 dan 2?
Bagi perusahaan yang telah menerbitkan sustainability report, perubahan pendekatan pelaporan ini memiliki sejumlah implikasi.
1. Sustainability Report Perlu Terhubung dengan Informasi Keuangan
Laporan keberlanjutan sering menyajikan informasi operasional seperti konsumsi energi, penggunaan air, emisi, dan pengelolaan limbah.
Informasi tersebut penting, tetapi PSPK mendorong keterhubungan yang lebih jelas antara isu keberlanjutan dan prospek keuangan perusahaan.
Sebagai contoh, meningkatnya biaya energi tidak hanya relevan sebagai indikator lingkungan. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi biaya operasional dan kebutuhan investasi efisiensi.
Perusahaan perlu memahami hubungan antara risiko keberlanjutan, strategi bisnis, dan konsekuensi finansialnya.
2. Kualitas Data Menjadi Semakin Penting
Pengungkapan yang kredibel membutuhkan data yang konsisten, dapat ditelusuri, serta memiliki metode pengukuran yang jelas.
Perusahaan dengan banyak fasilitas atau anak usaha mungkin menghadapi perbedaan metode perhitungan emisi, periode pelaporan, maupun penetapan batas organisasi.
Tanpa pengelolaan data yang baik, informasi dari berbagai unit akan sulit dikonsolidasikan dan dibandingkan.
Karena itu, persiapan PSPK perlu melibatkan penguatan tata kelola data ESG, bukan hanya penyusunan narasi laporan.
3. Risiko Iklim Perlu Dikaitkan dengan Strategi Perusahaan
Melalui PSPK 2, perusahaan perlu memahami risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang relevan terhadap prospek bisnisnya.
Risiko tersebut dapat mencakup:
- Risiko fisik, seperti cuaca ekstrem, banjir, atau perubahan kondisi lingkungan yang memengaruhi operasional.
- Risiko transisi, seperti perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, atau perubahan permintaan pasar dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pengungkapan yang relevan tidak cukup hanya menyatakan bahwa perusahaan memperhatikan perubahan iklim. Organisasi juga perlu menjelaskan bagaimana risiko dan peluang tersebut diidentifikasi, dikelola, serta dipertimbangkan dalam strategi.
4. Pelaporan Memerlukan Koordinasi Lintas Fungsi
Penyusunan informasi berbasis PSPK tidak seharusnya menjadi tanggung jawab tim sustainability saja.
Fungsi keuangan, operasional, risk management, corporate secretary, dan manajemen perlu berkoordinasi untuk memastikan konsistensi informasi.
Sebagai contoh, data emisi dikelola oleh fungsi lingkungan, tetapi penilaian dampak risiko transisi terhadap investasi dan biaya operasional mungkin membutuhkan keterlibatan tim keuangan serta perencanaan bisnis.
Dengan demikian, PSPK memperkuat kebutuhan integrasi antara ESG governance, financial reporting, dan enterprise risk management.
Empat Komponen Utama Pengungkapan PSPK
Baik PSPK 1 maupun PSPK 2 menggunakan empat kelompok konten inti yang saling berhubungan.
Governance
Menjelaskan bagaimana organisasi melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko serta peluang keberlanjutan, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab.
Strategy
Mengungkapkan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan memengaruhi model bisnis, strategi, serta prospek perusahaan.
Risk Management
Menjelaskan proses identifikasi, penilaian, prioritisasi, dan pemantauan risiko serta peluang yang relevan.
Metrics and Targets
Menyajikan indikator serta target yang digunakan untuk memantau kinerja, termasuk kemajuan terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
Keempat komponen tersebut membantu pembaca memahami tidak hanya apa yang dilaporkan perusahaan, tetapi juga bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pengelolaan bisnis.
Apakah PSPK 1 dan 2 Menggantikan GRI dan Laporan Keberlanjutan OJK?
Ini menjadi pertanyaan penting bagi perusahaan yang telah menggunakan GRI Standards atau memenuhi kewajiban laporan keberlanjutan berdasarkan ketentuan OJK.
PSPK, GRI, dan ketentuan pelaporan OJK memiliki fokus yang perlu dibedakan.
GRI Standards berfokus pada pengungkapan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia.
Sementara itu, PSPK 1 dan 2 menekankan informasi keuangan terkait risiko dan peluang keberlanjutan yang dapat memengaruhi prospek entitas.
Adapun kewajiban laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diatur melalui ketentuan regulator, termasuk POJK 51/POJK.03/2017 serta aturan lain yang relevan.
Artinya, penerapan PSPK tidak boleh langsung dianggap menggantikan seluruh kewajiban pelaporan yang sebelumnya berlaku.
Perusahaan perlu mengevaluasi kebutuhan masing-masing kerangka, persyaratan regulator, serta kemungkinan penggunaan data yang sama untuk memenuhi kebutuhan pengungkapan berbeda.
Baca juga: 5 Tren Sustainability di Indonesia 2026
Apakah Seluruh Perusahaan Wajib Menerapkan PSPK pada 2027?
Tanggal efektif PSPK 1 dan 2 adalah 1 Januari 2027. Namun, tanggal efektif standar tidak otomatis menetapkan bahwa semua perusahaan Indonesia harus menerapkannya pada periode yang sama.
Penetapan entitas yang wajib menerapkan, tahapan pelaksanaan, dan mekanisme pengawasan dapat bergantung pada ketentuan regulator yang relevan.
OJK telah melakukan konsultasi publik pada 2026 mengenai perubahan pengaturan keuangan berkelanjutan yang mempertimbangkan penyelarasan dengan PSPK 1 dan 2.
Karena itu, perusahaan perlu memantau perkembangan ketentuan regulator dan memastikan kategori kewajiban yang berlaku bagi organisasinya.
Meski belum seluruh entitas memiliki kewajiban penerapan yang sama, persiapan lebih awal tetap relevan, terutama bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan pembiayaan, hubungan dengan investor, atau ekspektasi pengungkapan keberlanjutan dari pemangku kepentingan.
Bagaimana Mempersiapkan Sustainability Reporting Berbasis PSPK?
Perusahaan tidak harus langsung membangun sistem pelaporan baru dari awal. Persiapan dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap praktik yang sudah berjalan.
- Lakukan gap assessment. Bandingkan informasi keberlanjutan existing dengan kebutuhan pengungkapan PSPK 1 dan 2.
- Identifikasi risiko dan peluang material. Evaluasi isu keberlanjutan dan iklim yang berpotensi memengaruhi prospek perusahaan.
- Periksa kesiapan data ESG. Tinjau ketersediaan indikator, metode pengukuran, konsistensi data, serta dokumentasi sumber informasi.
- Perkuat koordinasi lintas fungsi. Tetapkan tanggung jawab antara sustainability, finance, risk management, dan unit operasional.
- Susun roadmap pengungkapan. Tentukan prioritas penyesuaian, kebutuhan kompetensi, mekanisme validasi, dan jadwal implementasi.
Perusahaan juga perlu memantau penyempurnaan teknis standar. Pada 2026, IAI telah menerbitkan draf eksposur terkait amendemen PSPK 2 dan pengembangan panduan berbasis industri. Materi yang masih berstatus draf perlu dibedakan dari persyaratan final.
Persiapan Pelaporan Keberlanjutan bersama Levner Consulting
Penerapan pengungkapan berbasis PSPK membutuhkan keterhubungan antara strategi ESG, pengelolaan risiko, data operasional, dan informasi keuangan.
Levner dapat mendukung perusahaan melalui evaluasi kesiapan ESG, gap assessment pelaporan keberlanjutan, pengembangan indikator, serta penyusunan roadmap peningkatan kualitas sustainability reporting.
Pendekatan tersebut membantu organisasi mengidentifikasi informasi yang sudah tersedia, kesenjangan yang perlu diperbaiki, serta kebutuhan penguatan proses sebelum menyiapkan pengungkapan yang lebih komprehensif.
Dengan demikian, persiapan PSPK bukan hanya mengenai kemampuan menghasilkan laporan, tetapi juga membangun sistem pengelolaan informasi keberlanjutan yang lebih andal.
PSPK 1 dan 2 sebagai Momentum Meningkatkan Kualitas Pelaporan
PSPK 1 dan 2 menandai perkembangan penting dalam praktik pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.
Bagi perusahaan, tantangannya bukan hanya memahami standar baru, tetapi memastikan informasi ESG dapat dihubungkan dengan risiko, strategi, dan prospek bisnis.
Sustainability reporting yang matang tidak cukup menjelaskan apa yang telah dilakukan perusahaan. Laporan juga perlu menunjukkan bagaimana isu keberlanjutan memengaruhi keputusan, kinerja, dan keberlangsungan bisnis.
Memahami PSPK sejak dini membantu perusahaan menentukan prioritas persiapan, memperkuat kualitas data, serta membangun proses pelaporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
FAQ
Apa yang dimaksud dengan PSPK 1 dan 2?
PSPK 1 dan 2 merupakan standar pengungkapan keberlanjutan Indonesia yang mengatur informasi keuangan terkait keberlanjutan secara umum dan pengungkapan khusus terkait iklim.
Kapan PSPK 1 dan 2 mulai berlaku?
Kedua standar memiliki tanggal efektif 1 Januari 2027 untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal tersebut.
Apa perbedaan PSPK 1 dan PSPK 2?
PSPK 1 mengatur persyaratan umum informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 berfokus pada risiko dan peluang terkait iklim.
Apakah PSPK menggantikan GRI Standards?
Tidak secara otomatis. PSPK berfokus pada informasi keuangan terkait keberlanjutan, sedangkan GRI menekankan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia.
Bagaimana perusahaan mempersiapkan pelaporan berbasis PSPK?
Persiapan dapat dimulai melalui gap assessment, evaluasi risiko dan peluang, penguatan data ESG, koordinasi lintas fungsi, serta penyusunan roadmap pengungkapan.
Referensi
IAI — Pengesahan PSPK 1 dan PSPK 2.
- OJK — Konsultasi Publik Perubahan POJK 51/2017.
IAI — Draf Penyempurnaan PSPK Tahun 2026.

