Banyak pelaku usaha yang masih kebingungan dengan dua istilah yang terdengar mirip: izin lingkungan dan persetujuan lingkungan. Kebingungan ini wajar karena kedua istilah tersebut merujuk pada konsep yang berkaitan, tetapi lahir dari era regulasi yang berbeda. Memahami perbedaannya bukan sekadar soal istilah, melainkan soal memahami status kewajiban lingkungan perusahaan Anda di mata regulasi yang berlaku saat ini.
Dari Izin ke Persetujuan: Konteks Perubahan Regulasi
Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, kewajiban lingkungan usaha di Indonesia dikenal dengan istilah izin lingkungan. Izin ini diterbitkan setelah perusahaan menyusun dokumen lingkungan AMDAL untuk usaha berdampak besar, atau UKL-UPL untuk usaha berdampak sedang.
Perubahan besar terjadi dengan terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini mengubah kerangka perizinan lingkungan dan memperkenalkan istilah persetujuan lingkungan. Perubahan istilah ini merupakan bagian dari reformasi perizinan berusaha yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem OSS-RBA (Online Single Submission — Risk Based Approach).
Dengan kata lain, izin lingkungan adalah istilah pada regulasi lama, sedangkan persetujuan lingkungan adalah istilah pada regulasi yang berlaku saat ini.
Baca Juga: Kenali Pertek Sebelum Mengurus Izin Lingkungan
Apa Itu Izin Lingkungan?
Izin lingkungan adalah instrumen perizinan yang digunakan sebelum PP 22/2021 berlaku. Pada regulasi ini, prosesnya berjalan sebagai berikut:
- Perusahaan menyusun dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)
- Dokumen tersebut dievaluasi oleh instansi lingkungan hidup
- Setelah disetujui, perusahaan menerbitkan izin lingkungan sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha atau izin komersial lainnya
Dalam regulasi ini, izin lingkungan berdiri sebagai dokumen terpisah dari izin usaha.
Apa Itu Persetujuan Lingkungan?
Persetujuan lingkungan adalah instrumen yang digunakan setelah PP 22/2021 berlaku. Pada regulasi baru ini, persetujuan lingkungan tidak lagi berdiri sebagai izin terpisah, melainkan terintegrasi langsung ke dalam proses perizinan berusaha melalui OSS-RBA.
Bentuk persetujuan lingkungan bervariasi tergantung pada jenis dokumen lingkungannya:
- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) — diterbitkan untuk usaha yang wajib AMDAL. SKKLH ini sekaligus menjadi persetujuan lingkungan.
- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) — diterbitkan untuk usaha yang wajib UKL-UPL.
Selain itu, persetujuan lingkungan pada regulasi baru juga terhubung dengan persetujuan teknis dan rincian teknis — khususnya untuk kegiatan yang terkait dengan pengelolaan air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah B3.
Perbedaan Utama Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan
Apa Implikasinya bagi Perusahaan Anda?
Bagi perusahaan yang sedang atau akan mengurus dokumen lingkungan, perbedaan ini memiliki implikasi praktis:
- Perusahaan yang baru mengurus wajib mengikuti regulasi baru menyusun dokumen lingkungan dan memperoleh persetujuan lingkungan melalui OSS-RBA.
- Perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan pada regulasi lama perlu memastikan status izinnya apakah masih valid, perlu disesuaikan, atau sudah terintegrasi ke dalam sistem OSS-RBA.
- Perusahaan yang mengalami perubahan kegiatan seperti penambahan kapasitas produksi atau perubahan jenis usaha perlu mengevaluasi kembali dokumen lingkungannya karena perubahan tersebut dapat mengubah kategori dampak dan jenis persetujuan yang diperlukan.
Memahami posisi perusahaan Anda dalam transisi regulasi ini penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari hambatan dalam proses perizinan berusaha maupun operasional.
Baca Juga: ESG Framework and Standards: Tentukan yang Tepat untuk Perusahaan
Kepastian Kepatuhan di Tengah Perubahan Regulasi
Perubahan dari izin lingkungan ke persetujuan lingkungan mencerminkan arah yang lebih luas: pemerintah berupaya menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan usaha. Namun bagi pelaku usaha, transisi ini juga membawa kompleksitas tersendiri — terutama bagi mereka yang sudah lama beroperasi di bawah regulasi lama. Perusahaan yang memahami posisi kewajiban lingkungannya — dan memastikan dokumennya selaras dengan regulasi terbaru — akan terhindar dari risiko kepatuhan yang bisa mengganggu kelancaran operasional dan perizinan di masa depan.
FAQ
- Apakah izin lingkungan yang sudah terbit sebelum PP 22/2021 masih berlaku?
Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum PP 22/2021 pada umumnya tetap diakui dan berlaku sepanjang kegiatan usahanya tidak berubah secara signifikan. Namun, perusahaan perlu memverifikasi status izinnya terutama jika akan melakukan perubahan kegiatan, perpanjangan, atau perluasan usaha yang memerlukan penyesuaian dokumen lingkungan ke regulasi baru.
- Apa perbedaan SKKLH dan PKPLH?
SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) diterbitkan untuk usaha yang wajib menyusun AMDAL, sementara PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diterbitkan untuk usaha yang wajib UKL-UPL. Keduanya merupakan bentuk persetujuan lingkungan yang membedakan adalah tingkat dampak dan jenis dokumen lingkungan yang mendasarinya.
- Apakah persetujuan lingkungan dan izin usaha sekarang digabungkan?
Ya. Dalam regulasi PP 22/2021, persetujuan lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA. Persetujuan lingkungan menjadi bagian dari proses yang menghasilkan izin usaha, bukan lagi dokumen izin yang berdiri sendiri seperti pada regulasi sebelumnya.
- Apa itu persetujuan teknis dan apa hubungannya dengan persetujuan lingkungan?
Persetujuan teknis adalah persetujuan spesifik untuk aspek teknis tertentu seperti pemenuhan baku mutu air limbah, emisi udara, atau pengelolaan limbah B3. Pada regulasi baru, persetujuan lingkungan dapat terhubung dengan persetujuan teknis dan rincian teknis, sehingga kepatuhan lingkungan dikelola secara lebih terintegrasi.
