Pendampingan SMK2 Sesuai Permen ESDM No. 10 2021

Layanan kami akan mendampingi klien dalam seluruh siklus penerapan SMK2, yang meliputi tahapan:

1. Kick Off Meeting – Pembentukan tim proyek SMK2, penetapan tujuan, ruang lingkup instalasi, serta timeline implementasi sesuai regulasi.
2. Gap Assessment – Menilai kesenjangan antara kondisi eksisting dengan persyaratan SMK2 berdasarkan Permen ESDM No. 10 Tahun 2021.
3. Policy & Organization Setup – Penyusunan kebijakan K2 perusahaan, penetapan struktur organisasi SMK2 (PJBU, PJK2, tim darurat).
4. Risk & Compliance Planning – Identifikasi risiko ketenagalistrikan, perencanaan program K2, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
5. Top Management Briefing – Menyampaikan hasil gap & risk assessment untuk mendapatkan komitmen penuh dari manajemen puncak.
6. Penyusunan Dokumen SMK2 – Pembuatan kebijakan, SOP, rencana tanggap darurat, serta sistem dokumentasi yang sesuai standar. Termasuk pendampingan unggah dokumen pendukung implementasi sistem ke aplikasi SIMATRIK sebagai kewajiban pelaporan tahunan ke Ditjen Gatrik.
7. Pelatihan & Simulasi – Meningkatkan awareness karyawan melalui pelatihan K2, simulasi tanggap darurat, dan uji kesiapan organisasi.
8. Implementasi Sistem – Tahap penerapan SMK2 dimulai dengan penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2, pembentukan organisasi SMK2, serta perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh, termasuk strategi peningkatan berkelanjutan, dokumentasi, dan komunikasi penerapan.
   • Penetapan kebijakan Badan Usaha terkait K2, termasuk strategi, kerangka kerja terencana, strategi peningkatan berkelanjutan, serta sistem dokumentasi dan komunikasi penerapan SMK2.
   • Penetapan organisasi SMK2, yang harus memiliki susunan paling sedikit meliputi Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan (PJK2), teknisi/analis K2, dan tim tanggap darurat.
   • Perencanaan pemenuhan kebijakan Badan Usaha terkait K2, yang meliputi identifikasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan, penelaahan kondisi awal, perumusan tujuan/sasaran/program SMK2, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
   • Pelaksanaan kebijakan Badan Usaha terkait K2, yang meliputi pengelolaan keandalan operasi, pemantauan pekerjaan, pendidikan/pelatihan SMK2, penerapan Manajemen Risiko, Pengelolaan Kondisi Darurat, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Informasi.
   • Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan penerapan K2, termasuk pencapaian sasaran, kepatuhan, pelaporan kejadian kecelakaan, pengelolaan administrasi K2, dan tindak lanjut ketidaksesuaian.
9. Audit Internal – Menilai kesesuaian penerapan SMK2, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian.
10. Tinjauan Manajemen – Evaluasi hasil audit dan capaian target K2, sekaligus menetapkan langkah perbaikan strategis.
11. Pendampingan Audit Eksternal – Dukungan penuh saat proses audit SMK2 oleh regulator atau pihak independen.
12. Tindakan Perbaikan – Penyelesaian temuan audit, penutupan gap, dan penguatan sistem untuk mencapai predikat kepatuhan tertinggi.

1. Sertifikat Ketaatan: Klien dapat memperoleh sertifikat ketaatan yang berlaku pada tahun periode penilaian berdasarkan predikat ketaatan yang didapatkan (Hijau, Biru, Merah, atau Hitam).
2. Predikat Ketaatan Taat (Hijau atau Biru): Memperoleh status akhir "taat".
3. Akses SIMATRIK: Membantu pelaporan penerapan SMK2 melalui Sistem Informasi Keselamatan Ketenagalistrikan (SIMATRIK).
4. Memenuhi Kewajiban Hukum: Memastikan Pemilik Instalasi Tenaga Listrik memenuhi kewajiban penerapan SMK2 paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Permen ESDM No. 10 Tahun 2021.

1. Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2): Bagian dari manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko kelistrikan demi tercapainya K2.
2. Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) – Upaya memenuhi standar peralatan dan instalasi listrik agar andal, aman bagi manusia, ramah lingkungan, dan bebas dari potensi bahaya.
3. Instalasi Tenaga Listrik: Seluruh bangunan, mesin, saluran, dan peralatan yang dipakai untuk pembangkitan, transformasi, penyaluran, distribusi, hingga pemanfaatan tenaga listrik.
4. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik: Fasilitas untuk menghasilkan tenaga listrik, misalnya PLTU, PLTG, PLTA, PLTS, dan lainnya.
5. Instalasi Transmisi Tenaga Listrik: aringan bertegangan tinggi yang menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk.
6. Instalasi Distribusi Tenaga Listrik: Jaringan yang menyalurkan listrik dari gardu induk ke konsumen melalui tegangan menengah dan rendah.
7. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik ≥ 200 kVA: Instalasi listrik milik konsumen besar (industri, gedung komersial, dll.) dengan kapasitas minimal 200 kVA yang wajib memenuhi ketentuan SMK2.
8. PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha): Pihak manajemen tertinggi yang memastikan komitmen, kebijakan, dan sumber daya untuk keselamatan ketenagalistrikan.
9. PJK2 (Penanggung Jawab Keselamatan Ketenagalistrikan): Penanggung jawab teknis yang mengelola dan mengawasi implementasi SMK2 sehari-hari.
10. Teknisi/Analis K2: Tenaga teknis yang melakukan pengukuran, analisis risiko, dan pengecekan sistem proteksi listrik.
11. Tim Tanggap Darurat: Unit yang siap bertindak cepat dalam kondisi darurat untuk melindungi pekerja, instalasi, dan aset.